PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK
Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,
Mempertimbangkan bahwa, untuk lebih lanjut mencapai tujuan Konvensi Hak-Hak Anak dan
implementasi ketentuan-ketentuannya, terutama Pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36, selayaknya
diperluas langkah-langkah yang Negara-Negara Pihak harus lakukan untuk menjamin
perlindungan anak dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,
Mempertimbangkan juga bahwa Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi
dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu
pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau
sosial anak,
Sangat prihatin terhadap perdagangan internasional anak yang semakin bertambah dan meningkat
untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,
Prihatin secara mendalam terhadap praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut, di
mana anak khususnya rentan terhadap praktik ini, karena secara langsung mendorong penjualan
anak, prostitusi anak dan pornografi anak,
Mengakui bahwa sejumlah kelompok rentan pada khususnya, termasuk anak perempuan, beresiko
lebih besar terhadap eksploitasi seksual, dan bahwa anak perempuan tidak mendapat perhatian
secara proposional di antara mereka yang tereksploitasi secara seksual,
Prihatin akan bertambahnya pornografi anak di internet dan teknologi yang sedang berkembang
lainnya, dan mengingat kembali Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi Anak di
Internet (Wina, 1999) dan, khususnya, kesimpulan Konferensi Internasional tersebut yang
menyerukan kriminalisasi mendunia atas produksi, distribusi, ekspor, pemindahan, impor,
kepemilikan pribadi, dan periklanan pornografi anak, serta menekankan pentingnya kerja sama
yang lebih erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet,
Mempercayai bahwa penghapusan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak akan
difasilitasi dengan diterimanya suatu pendekatan yang menyeluruh yang mengatasi faktor-faktor 2
penyebab, termasuk keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi,
ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa
ke kota, diskriminasi gender, tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab, praktikpraktik tradisional yang merusak, konflik bersenjata dan perdagangan anak,
Mempercayai bahwa upaya peningkatan kesadaran publik dibutuhkan untuk mengurangi
permintaan konsumen atas penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, dan juga percaya
akan pentingnya penguatan kemitraan global di antara semua pelaku dan peningkatan penegakan
hukum di tingkat nasional,
Mencatat ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan
anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan
Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional,
Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja
Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak,
dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera
untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak,
Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan
komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,
Mengakui pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi untuk Pencegahan
Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang
diadopsi pada Kongres Dunia melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, di Stockholm pada
tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, serta keputusan dan rekomendasi lainnya yang relevan dari
badan-badan internasional terkait,
Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan
perkembangan harmonis anak,
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Negara-Negara Pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak
sebagaimana diatur dalam Protokol ini.
Pasal 2
Untuk tujuan Protokol ini:3
a) Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh
seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya;
b) Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan
alasan lainnya;
c) Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat
dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau
perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.
Pasal 3
1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik
yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau
terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
(a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
(i) penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:
a. eksploitasi seksual anak;
b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan;
c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;
(ii) memperoleh persetujuan ,dengan cara-cara yang tidak semestinya, untuk adopsi anak
sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
(b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
(c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama
harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau
keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.
3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan
hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut.4
4. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak harus mengambil
langkah-langkah, jika dipandang perlu, untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas
pelanggaran-pelanggaran sebagaimana termaktub dalam ayat (1) Pasal ini. Dengan merujuk
prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana,
perdata, atau administratif.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang layak
untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak sesuai
dengan instrumen hukum internasional yang berlaku.
Pasal 4
1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk
menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1), ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal
atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara tersebut.
2. Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk
menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) dalam kasus-kasus berikut:
a) ketika tersangka pelaku adalah warga negaranya atau seseorang yang bertempat tinggal di
wilayahnya;
b) ketika korban adalah warga negaranya.
3. Setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk
menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas saat
tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke
Negara Pihak lain dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga
Negara Pihak lain tersebut.
4. Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan
hukum setempat.
Pasal 5
1. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dianggap
sebagai pelanggaran yang dapat diektradiksikan dalam setiap perjanjian ekstradisi antara 5
Negara-Negara Pihak dan harus dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan
dalam setiap perjanjian ekstradisi yang diputuskan kemudian di antara mereka, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
2. Jika suatu Negara Pihak, yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian,
menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian
ekstradisi dengan Negara Pihak tersebut, Protokol ini dapat dipertimbangkan oleh Negara
Pihak tersebut sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut.
Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum dari Negara yang diminta.
3. Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian
harus mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat
diekstradisikan di antara mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum
Negara yang diminta.
4. Untuk tujuan ekstradisi di antara Negara-Negara Pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut
harus diperlakukan tidak hanya terbatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di
wilayah di mana Negara-Negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan
Pasal 4.
5. Jika suatu permintaan ekstradisi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (1), dan jika Negara Pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan
melakukan ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, Negara yang
diminta tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyampaikan perkara
tersebut kepada otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.
Pasal 6
1. Negara-Negara Pihak harus memberikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam
penyelidikan atau tahapan pemidanaan atau ekstradisi atas pelanggaran yang diatur dalam
Pasal 3 ayat (1), termasuk memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk
tahapan-tahapan tersebut.
2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) Pasal ini sejalan
dengan segala perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik
yang mungkin ada. Jika tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, NegaraNegara Pihak harus menyediakan satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestik
mereka.6
Pasal 7
Negara-Negara Pihak harus, dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional mereka:
(a) Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan, sebagaimana
mestinya, dari:
(i) Barang-barang seperti bahan, aset, dan peralatan lainya yang digunakan untuk
melakukan atau memfasilitasi pelanggaran di bawah Protokol ini;
(ii) Hasil-hasil yang berasal dari pelanggaran tersebut.
(b) Memenuhi permintaan dari Negara Pihak lain untuk merampas atau menyita barangbarang atau hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada sub ayat (a) (i);
(c) Mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menutup, dengan sementara atau
permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut.
Pasal 8
1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi hakhak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam
Protokol ini pada semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan:
(a) mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian
prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka
sebagai saksi;
(b) memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta
ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
(c) memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban
untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi
mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum
nasional;
(d) menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban
selama proses hukum;7
(e) melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban,
dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari
penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak
yang menjadi korban;
(f) menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan
juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan;
(g) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan
perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi
korban.
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak
menghalangi dimulainya suatu penyelidikan pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan
untuk menetapkan usia korban.
3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa, dalam memberlakukan sistem peradilan pidana
bagi anak yang merupakan korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini, kepentingan
terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
4. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang
layak, khususnya pelatihan hukum dan psikologi, bagi orang yang menangani korban
pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.
5. Negara-Negara Pihak harus, dalam kasus-kasus tertentu, menetapkan langkah-langkah untuk
melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan
upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabiIitasi korban pelanggaran tersebut.
6. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan merugikan atau tidak konsisten
dengan hak-hak terdakwa atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.
Pasal 9
1. Negara-Negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan
menyebarluaskan undang-undang, langkah-langkah administratif, kebijakan dan program
sosial untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini. Perhatian
khusus harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktikpraktik ini.8
2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kesadaran masyarakat secara luas, termasuk anakanak, melalui informasi dengan semua sarana yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, tentang
langkah-langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaraan yang dimaksud
dalam Protokol ini. Dalam memenuhi kewajiban di bawah Pasal ini, Negara-Negara Pihak
harus mendorong partisipasi masyarakat dan, khususnya, anak-anak dan mereka yang menjadi
korban, di dalam informasi, pendidikan dan program pelatihan tersebut, termasuk di tingkat
internasional.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang memungkinkan dalam rangka
menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi
sosial, dan pemulihan fisik dan psikis mereka secara penuh.
4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua anak yang menjadi korban pelanggaran
yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur yang
memadai untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang secara hukum
bertanggung jawab.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk
melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang diatur
dalam Protokol ini.
Pasal 10
1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat
kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka
pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak,
pornografi anak, dan pariwisata seks anak. Negara-Negara Pihak juga harus memajukan kerja
sama dan koordinasi internasional di antara otoritas mereka, organisasi non pemerintah
nasional dan internasional dan organisasi-organisasi internasional.
2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kerja sama internasional untuk membantu anak-anak
yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial serta pemulangan
mereka.
3. Negara-Negara Pihak harus memajukan penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi
akar permasalahan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, yang melandasi
kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak,
dan pariwisata seks anak.9
4. Negara-Negara Pihak, dalam posisi untuk melakukan hal-hal demikian, harus menyediakan
bantuan keuangan, teknik, atau bantuan lainnya melalui program multilateral, regional,
bilateral atau program-program lainnya yang ada.
Pasal 11
Tidak ada satu hal pun dalam Protokol ini yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih
kondusif bagi realisasi hak-hak anak dan yang mungkin terkandung di dalam:
(a) hukum Negara-Negara Pihak;
(b) hukum internasional yang berlaku di Negara tersebut.
Pasal 12
1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol
ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan
informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi
ketentuan dalam Protokol.
2. Setelah penyerahan laporan komperehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam
laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44
Konvensi, informasi lebih lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. NegaraNegara Pihak lain dari Protokol harus meyerahkan laporan setiap lima tahun.
3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang
relevan dengan implementasi Protokol ini.
Pasal 13
1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi
atau yang telah menandatanganinya.
2. Protokol ini untuk diratifikasi dan terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara yang merupakan
pihak dari Konvensi atau yang telah menandatanganinya. Instrumen ratifikasi atau aksesi
harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 14
1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan kesepuluh instrumen
ratifikasi atau aksesi.10
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku,
Protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi
atau aksesinya.
Pasal 15
1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan
tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu akan
menginformasikan Negara Pihak lain dalam Konvensi dan semua Negara yang telah
menandatangani Konvensi. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal
penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari
kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap pelanggaran yang terjadi
sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh
mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang
sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.
Pasal 16
1. Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu
mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan
permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah
konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil
suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal
komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut,
Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan BangsaBangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan
memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk
persetujuan.
2. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika
telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga
mayoritas Negara Pihak.
3. Ketika sebuah amendemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak
yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol
ini, dan semua amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.11
Pasal 17
1. Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama
otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini
kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani
Konvensi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar